Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pancur Tahun Anggaran 2018

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah program kerja dan pembangunan yang direncanakan akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan kaidah perundang – undangan bahwa RKPDes harus selaras dengan RPJMDes yang pada tahun lalu telah di adakan Review, Visi dan misi Desa, dan rencana kerja/program kegiatan pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / Kota yang masuk ke Desa Pancur.

RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun. Maksut dari penyusunan RKPDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan  Desa yang sesuai dengan Kondisi Desa.

Sesuai dengan kaidah Undang -Undang Desa, setiap Desa wajib menyusun RKP Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan:

  • Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
  • RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  • RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
  • RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
  • RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Rancangan RKP Desa harus tergambar Kondisi Objektif Desa.
Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan antara lain:

Keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan tekhnologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Oleh karena itu, jika proses penyusunan RKP Desa benar-benar dilaksanakan secara partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan